RUUD Khilafah Pasal 72 – Ancaman Dalam Negeri dan Penanganannya

Ancaman dan gangguan keamanan akan selalu ada dalam kehidupan ini, termasuk dalam kehidupan bernegara. Untuk itu negara membentuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (Da’irah al-Amni ad-Dakhili). Departemen ini bertanggung jawab atas pengendalian keamanan dalam negeri, juga menangani semua bentuk ancaman dan gangguan keamanan.

Telaah Kitab kali ini akan membahas Rancangan UUD (Masyru’ Dustur) Negara Islam: Pasal 72, yang berbunyi: “Ancaman utama terhadap keamanan dalam negeri yang penyelesaiannya ditangani oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri adalah: murtad, bughat, hirabah, penyerangan terhadap harta masyarakat, pelanggaran terhadap jiwa dan kehormatan, interaksi dengan orang-orang yang dicurigai yaitu orang-orang yang menjadi mata-mata untuk orang kafir harbi.” (Hizbut Tahrir, Masyru’ Dustur Dawlah al-Khilafah, hlm. 20).

Ancaman Keamanan dan Penanganannya

Berikut adalah berbagai perbuatan dan tindakan yang dianggap sebagai ancaman dan gangguan keamaan dalam negeri yang harus dihilangkan oleh negara melalui Departemen Keamanan Dalam Negeri dan dinas-dinas di bawahnya:

  1. Murtad (Keluar dari Islam).

Murtad (keluar dari Islam) termasuk jenis ancaman dan gangguan keamanan dalam negeri yang harus ditangani oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri. Siapa saja yang murtad divonis dengan hukuman mati jika ia tidak kembali setelah diminta bertobat. Yang melaksanakan hukuman mati ini adalah Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Jika mereka yang murtad itu adalah sebuah kelompok, maka harus dilakukan surat-menyurat dengan mereka, dan meminta mereka untuk kembali kepada Islam. Jika mereka bertobat dan kembali, serta berpegang teguh pada hukum-hukum syariah, maka mereka dimaafkan. Jika mereka bersikeras dan tetap murtad, maka mereka diperangi. Jika mereka merupakan kelompok kecil, dan dengan polisi saja sudah cukup, maka cukup polisi saja yang memerangi mereka. Sebaliknya, jika mereka kelompok besar, dan polisi tidak mampu mengatasi sendirian, maka wajib meminta kepada Khalifah untuk mendatangkan kekuatan militer guna membantu mereka. Jika kekuatan militer itu belum cukup juga, maka wajib meminta kepada Khalifah agar memerintahkan pasukan (dengan kekuatan yang lebih besar) untuk membantu mereka (Hizbut Tahrir, Muqaddimah ad-Dustur, hlm. 226; Hizbut Tahrir, Ajhizah Dawlah al-Khilafah, hlm. 96; Zallum, Nizham al-Hukm fi al-Islam, hlm. 147).

  1. Bughat (Pemberontak)

Adapun terkait dengan bughat, jika perbuatannya tidak bersenjata—hanya melakukan pengrusakan, penghancuran dan pemogokan, berdemonstrasi, menduduki tempat-tempat strategis, selain melakukan penyerangan dan pengrusakan atas berbagai kepemilikan individu, negara dan umum—maka Departemen Keamanan Dalam Negeri hanya menggunakan satuan kepolisian untuk menghentikan aksi pengrusakan mereka. Jika dengan hal itu aksi mereka masih belum dapat dihentikan, maka Departemen Keamanan Dalam Negeri meminta kepada Khalifah agar membantu mereka dengan kekuatan militer, hingga aksi pengrusakan dan penghacuran yang dilakukan oleh para pemberontak dapat dihentikan.

Jika mereka yang memberontak itu menggunakan kekuatan bersenjata, menguasai suatu tempat dan menjadi sebuah kekuatan yang tidak mungkin hanya dengan satuan kepolisian, Departemen Keamanan Dalam Negeri mampu mengembalikan mereka, serta mengakhiri pemberontakan dan pembangkangan mereka, maka Departemen Keamanan Dalam Negeri harus meminta kepada Khalifah agar membantunya dengan kekuatan tentara atau kekuatan militer sesuai kebutuhan dalam rangka menghadapi para pemberontak. Namun, sebelum mereka diperangi, dilakukan surat-menyurat dengan mereka, dan dilihat bagaimana sikap mereka. Mereka diminta kembali pada ketaatan, masuk kembali ke dalam jamaah dan berhenti mengangkat senjata. Jika mereka memenuhinya, bertobat, kembali dan berpegang pada hukum-hukum syariah, maka mereka dimaafkan dan tidak diperangi. Akan tetap, jika mereka menolak untuk kembali, tetap memberontak dan melakukan perlawanan, maka mereka diperangi dengan perang untuk memberi pelajaran, bukan perang untuk melenyapkan dan membinasakan. Sebagaimana tindakan Imam Ali bin Abi Thalib yang memerangi kaum Khawarij. Saat itu Beliau meminta mereka terlebih dulu untuk menghentikan pemberontakannya. Jika mereka berhenti, mereka dimaafkan. Jika mereka tetap memberontak, mereka diperangi dengan perang yang memberi mereka pelajaran hingga mereka kembali pada ketaatan, menghentikan pemberontakan dan tidak lagi mengangkat senjata (Hizbut Tahrir, Muqaddimah ad-Dustur, hlm. 227; Hizbut Tahrir, Ajhizah Dawlah al-Khilafah, hlm. 97; Zallum, Nizham al-Hukm fi al-Islam, hlm. 148).

  1. Muharibun (Pembuat Kerusakan)

Terkait dengan mereka yang berbuat kerusakan (muharibun), yaitu para pembegal, penggangu masyarakat, yang merampok di jalan, merampas harta dan menghilangkan nyawa, maka Departemen Keamanan Dalam Negeri mengirimkan satuan polisi untuk mengusir mereka dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka, dengan hukuman mati dan disalib, atau hukuman mati, atau tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilangan, atau diasingkan ke tempat lain. Ini sebagaimana firman Allah SWT (Lihat: QS al-Maidah [5]: 33).

Perang menghadapi mereka ini tidak seperti perang merngahdapi para pemberontak (bughat) yang bertujuan memberi pelajaran. Para pembegal ini diperangi—baik mereka melawan ataupun melarikan diri—sebagaimana ketentuan dalam ayat tersebut, yakni siapa saja yang membunuh dan mengambil harta, maka ia dijatuhi sanksi bunuh dan disalib; yang membunuh dan tidak mengambil harta, maka ia dijatuhi sanksi bunuh dan tidak disalib; yang mengambil harta dan tidak membunuh, maka ia dijatuhi sanksi dengan dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, dan tidak dibunuh; yang menodongkan senjata dan menakut-nakuti orang, tetapi tidak membunuh dan tidak mengambil harta, maka ia tidak dibunuh, tidak disalib, dan tidak dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, namun sanksinya dibuang dengan diasingkan dari negerinya ke negeri lain yang jauh dari negara (Hizbut Tahrir, Muqaddimah ad-Dustur, hlm. 227; Hizbut Tahrir, Ajhizah Dawlah al-Khilafah, hlm. 98; Zallum, Nizham al-Hukm fi al-Islam, hlm. 149).

  1. Muta’addi (Pelanggar Hukum)

Adapun serangan terhadap harta seperti pencurian, penggelapan, perampasan, dan perampokan; penyerangan terhadap jiwa dalam bentuk pemukulan, pencederaan, dan pembunuhan; serta pelanggaran terhadap kehormatan dalam bentuk pencemaran nama baik dan qadzaf (menuduh seseorang berzina), maka Departemen Keamanan Dalam Negeri bertindak mencegahnya dengan mewaspadai, menjaga dan melakukan patroli; kemudian dengan melaksanakan keputusan hakim (qadli) terhadap orang yang melakukan pelanggaran atas harta, jiwa, atau kehormatan tersebut. Semua itu tidak memerlukan kekuatan kecuali kekuatan satuan kepolisian saja (Hizbut Tahrir, Muqaddimah ad-Dustur, hlm. 228; Hizbut Tahrir, Ajhizah Dawlah al-Khilafah, hlm. 98; Zallum, Nizham al-Hukm fi al-Islam, hlm. 150).

  1. Ahlur-Riyab (Mereka yang Mencurigakan)

Terkait ahlur-riyab, yaitu mereka yang dicurigai dapat menimbulkan ancamanan dan bahaya terhadap institusi negara, jamaah atau bahkan terhadap individu, maka semua jenis yang mencurigakan wajib diawasi oleh negara. Siapa saja yang melihat sesuatu di antara yang mencurigakan, maka ia wajib menyampaikannya (kepada negara). Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Arqam, yang dalam suatu peperangan ia mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul berkata: “Janganlah kalian membelanjakan (harta kalian) kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah agar mereka meninggalkannya. Kalau kita nanti sudah kembali ke Madinah, pasti orang yang lebih mulia di antara kita akan mengusir orang yang lebih hina.”

Kemudian itu ia laporkan kepada pamannya atau kepada Umar, hingga cerita itu sampai pada Nabi saw., lalu beliau memanggil dia untuk mempertegas.

Dalam hal ini Abdullah bin Ubay sudah dikenal sering bertemu dengan kaum kafir muharib, seperti interaksinya dengan kaum Yahudi yang ada di sekitar Madinah dan musuh-musuh Islam lainnya. Dalam masalah ini perlu ketelitian agar tidak bercampur dengan aktivitas tajassus (memata-matai) rakyat, yang diharamkan agama, sebagaimana firman Allah SWT (yang artinya): Jauhilah kebanyakan dari prasangka (TQS al-Hujurat [49]: 12).

Karena itu aktivitas tajassus ini hanya untuk ahlur-riyab (mereka yang mencurigakan), yaitu mereka yang sering bertemu dengan kaum kafir muharib (memerangi kaum Muslim) secara de facto (muhariban fi’lan), maupun secara de jure (muhariban hukman) (Hizbut Tahrir, Muqaddimah ad-Dustur, hlm. 229; Hizbut Tahrir, Ajhizah Dawlah al-Khilafah, hlm. 100).

Hukum Aktivitas Tajassus (Mata-mata)

Tajassus dari sisi politik peperangan, juga demi mencegah terjadinya kemadaratan terhadap kaum Muslim, boleh dilakukan terhadap kaum kafir muharib dan seluruh ahlul-harb (mereka yang memerangi negara Islam). Sebab, jika mereka secara de facto sedang memerangi Negara Islam (muhariban fi’lan), sudah jelas hal itu mengharuskan negara untuk melakukan tajassus terhadap mereka. Jika mereka muhariban hukman, juga negara boleh memata-matai mereka, karena perang dengan mereka bisa terjadi kapan saja (Hizbut Tahrir, Muqaddimah ad-Dustur, hlm. 229; Hizbut Tahrir, Ajhizah Dawlah al-Khilafah, hlm. 100).

Dalil tentang hal ini secara jelas terdapat di dalam sirah Rasulullah saw. Disebutkan di dalam Sirah Ibn Hisyam tentang sariyah Abdullah bin Jahsyi, bahwa Rasulullah saw. pernah menuliskan surat untuk dia dan memerintahkan dia agar tidak melihat isi surat itu kecuali setelah berjalan selama dua hari. Setelah Abdullah bin Jahsyi berjalan selama dua hari, ia membuka surat Rasulullah saw. dan melihat isinya sebagai berikut: “Jika engkau melihat isi suratku ini maka berjalanlah terus hingga engkau sampai di suatu kebun kurma yang terletak di antara Makkah dan Thaif, lalu intailah Quraisy dan beritahukan kepada kami berita mereka.

Ibn Ishaq meriwayatkan dan juga dinukil oleh Ibn Hisyam sebagai berikut: Basbas bin Amru dan Adi bin Abi az-Zaghba, keduanya memata-matai Quraisy, hingga Ibn Ishaq berkata, “Adi dan Basbas mendengar hal itu (yaitu apa yang dikatakan oleh dua orang hamba sahaya wanita di dekat Sumur Badar tentang berita Quraisy). Lalu keduanya duduk di atas unta masing-masing, kemudian keduanya pergi hingga sampai di depan Rasulullah saw., lalu keduanya memberitahukan apa yang mereka dengar.

Dalil-dalil di atas dan lainnya, meskipun ditujukan terhadap Quraisy, dan mereka adalah kafir harbi fi‘lan, juga berlaku terhadap orang kafir harbi hukman karena adanya kemungkinan sewaktu-waktu terjadi perang dengan mereka. Yang berbeda hanyalah bahwa aktivitas memata-matai itu menjadi wajib dalam kondisi orang kafir itu sebagai muhariban fi‘lan. Sebab, taktik peperangan untuk mengalahkan musuh menuntut hal tersebut. Aktivitas tajassus (memata-matai) itu hukumnya boleh dilakukan terhadap orang kafir muhariban hukman karena terdapat kemungkinan akan terjadi perang dengan mereka. Karena itu jika dikhawatirkan timbul bahaya, yaitu dikhawatirkan mereka akan membantu atau bergabung dengan kaum kafir muhariban fi‘lan, maka menjadi wajib bagi negara melakukan aktivitas tajassus tersebut. Ketentuan ini juga masuk dalam kaidah:

مَا لاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib.

Jika terdapat individu rakyat, baik Muslim maupun dzimmi, yang sering berhubungan dengan kaum kafir muhariban fi‘lan maupun hukman, di wilayah Negara Islam atau di negara orang kafir, maka mereka itu termasuk ahlur-riyab yang boleh dimata-matai. Namun, kebolehannya wajib memenuhi dua syarat: Pertama, hendaknya hasil monitoring Dapertemen Peperangan dan Departemen Keamanan Dalam Negeri menampakkan bahwa hubungan di antara merupakan sesuatu yang tidak biasa dan tampak mencolok. Kedua, hasil yang diperoleh kedua departemen itu harus disampaikan kepada Qadhî Hisbah, selanjutnya Qadhî Hisbah yang menilai apakah hubungan atau pertemuan itu membahayakan terhadap Islam dan kaum Muslim (Hizbut Tahrir, Muqaddimah ad-Dustur, hlm. 230; Hizbut Tahrir, Ajhizah Dawlah al-Khilafah, hlm. 101).

Yang melakukan aktivitas tajassus (memata-matai) adalah Departemen Peperangan (Da’irah Harbiyah), yang melakukan aktivitas tajassus terhadap rakyat yang sering berhubungan dengan kaum kafir muhariban fi‘lan, juga terhadap individu rakyat yang sering pergi ke negara kafir untuk bertemu dengan para pejabat negara kafir muhariban hukman atau wakil-wakilnya; serta Departemen Keamanan Dalam Negeri (Da’irah al-Amni ad-Dakhili) yang melakukan aktivitas tajassus terhadap individu-individu rakyat yang sering berhubungan dengan para pejabat negara kafir muhariban hukman dan wakil-wakilnya di negara Islam (Hizbut Tahrir, Muqaddimah ad-Dustur, hlm. 233; Hizbut Tahrir, Ajhizah Dawlah al-Khilafah, hlm. 104).

WalLahu a’lam bish-shawab. [Muhammad Bajuri]

Daftar Bacaan

Hizbut Tahrir, Ajhizah Dawlah al-Khilafah fi al-Hukm wa al-Idarah (Beirut: Darul Ummah), Cetakan I, 2005.

Hizbut Tahrir, Masyru’ Dustur Dawlah al-Khilafah, edisi Mu’tamadah, (versi terbaru tanggal 03/06/2014), http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_28722.

Hizbut Tahrir, Muqaddimah ad-Dustur aw al-Asbab al-Mujibah Lahu, Jilid I, (Beirut: Darul Ummah), Cetakan II, 2009.

Zallum, Asy-Syaikh Abdul Qadim, Nizham al-Hukm fi al-Islam (Beirut: Darul Ummah), Cetakan VI, 2002.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: