Islam Perekat Kebinakaan Budaya [Bagian 3 Habis]Islam Perekat Kebinakaan Budaya [Bagian 3 Habis]

Pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur tidak saja berasal dari penduduk setempat, tetapi erat pula dengan penduduk pendatang yang berasal dari seluruh Nusantara.

Hal yang menarik bisa kita lihat pada kehidupan sekarang, yaitu adanya hasil peninggalan kebudayaan Islam di Kalimantan Timur berupa istana, masjid, dan makam. Bentuk jirat dan nisan yang beraneka ragam menunjukkan adanya perpaduan beberapa unsur, yaitu unsur lokal dan daerah lain, terutama Jawa dan Bugis. Unsur Jawa dapat kita lihat pada makam-makam di daerah Anggana (Kutai Lama). Unsur Bugis antara lain terlihat di Tenggarong, Berau dan Bulungan. Selain itu juga unsur lokal yang sangat menonjol, terutama terlihat pada makam rakyat biasa atau tokoh masyarakat, misalnya di Jembayan, Sambaliung, dan Tanjung Palas.

Demikianlah, para penguasa dulu menghormati budaya yang berasal dari daerah lain hingga mengekspresikannya pada bentuk makam mereka.

Dari beberapa sumber sejarah dapat diketahui, bahwa penduduk yang bermukim di Kalimantan Timur berasal dari berbagai suku bangsa, terutama Dayak, Kutai, Paser, Jawa, Banjar, dan Bugis. Di antara mereka yang paling dekat hubungannya dengan Kesultanan Kutai adalah orang Bugis. Hal tersebut tidak mengherankan karena salah seorang sultan Kutai adalah menantu Sultan Bugis.

Kerukunan antarsuku terlihat dalam perjalanan sejarahnya ketika terjadi perang antara Kesultanan Kutai dan pasukan Inggris pada tahun 1884. Ketika itu pasukan Kutai yang berasal dari berbagai suku dipimpin oleh Awang Long berusaha mempertahankan wilayah kedaulatan mereka dari ekspansi Inggris yang dipimpin oleh Erskine Murray. Pada awalnya pasukan Kutai menang, tetapi ketika bala bantuan Belanda datang dari Makassar, pasukan Kutai dapat dipukul mundur dan panglimanya gugur.

Dari hal tersebut terlihat bahwa penduduk yang ada di kesultanan-kesultanan di Kalimantan Timur yang berasal dari berbagai suku bangsa dapat saling beradaptasi dan berintegrasi. Di antara mereka dapat saling menyesuaikan diri, baik dengan lingkungan alam maupun dalam lingkungan kehidupan sosial. Dalam beradaptasi, adat-istiadat yang berasal dari daerah masing-masing tetap dapat dipakai selama tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan tidak mengganggu keharmonisan hubungan antar suku bangsa. Salah satu contohnya adalah karakter orang Bugis yang keras tidak sampai menimbulkan konflik dengan orang Jawa atau Banjar yang cenderung terbuka dan bersedia menerima sesuatu secara apa adanya.

Harmonisnya sistem kultur sosial yang dibangun dan terbentuk sejak ratusan tahun lalu oleh kesultanan-kesultanan Islam hingga kini masih tetap terjaga semangat kerukunannya.

Syariah Terhapus oleh Kolonialisme

Sejak terjadi interaksi antara Kesultanan Kutai dan Hindia-Belanda telah terjadi perubahan yang berarti dalam politik dan ekonomi Kutai. Perubahan ini terjadi dengan masuknya 364 lembaga politik dan ekonomi dari luar ke dalam Kesultanan Kutai. Hal ini berakibat pada berubahnya sistem politik dan ketatanegaraan yang ada. Selain itu, penemuan tambang batu-bara sebagai akibat dari persentuhan Kutai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan Barat juga sedikit banyak mengubah perekonomian Kesultanan. Begitu pula dengan berkembangnya perdagangan di Pelabuhan Samarinda sebagai indikator perubahan di Kesultanan ini.

Ketika Kutai berada di bawah pengaruh kolonial Belanda, hukum dan UU Kesultanan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan Belanda diabaikan bahkan dihapuskan. Strategi ini diterapkan untuk mendukung hegemoni politik pemerintah kolonial. Belanda juga mengakomodasi hukum dan aturan adat yang sesuai dengan politik kolonialismenya agar seolah-olah Belanda tidak melakukan penjajahan atas mereka. Kebijakan ini diambil berdasarkan kenyataan bahwa rakyat sangat loyal dan simpati kepada Sultan yang sedang berkuasa.

Kejayaan Kesultanan Kutai Kartanegara yang bertahan hingga era kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Undang-undang Panji Salaten dan Beraja Nanti yang mendorong para sultan untuk bersikap adil dan membela hak-hak serta kesejahteraan rakyatnya.

Tanpa mengesampingkan faktor-faktor lain, kemajuan dan kemunduran Kesultanan adalah seiring dengan kepedulian Kesultanan terhadap nasib rakyat kecil. Kesultanan Kutai Kartanegara mengalami kemunduran justru setelah memasuki era kemerdekaan Indonesia. Seiring dengan itu, kepedulian kalangan bangsawan Kesultanan terhadap nasib rakyat Kutai pada umumnya dinilai sudah mulai berkurang. Masyarakat Kutai menilai sudah terlalu lebar kesenjangan antara bangsawan Kutai yang mengelola pemerintah Swapraja ketika itu dan rakyat Kutai yang mengalami penderitaan panjang akibat penjajahan kolonial Belanda.

Kenyataan pahit lain bagi kaum Muslim adalah gerakan misionaris Kristen yang memang biasa membonceng dan saling bekerjasama melanggengkan kolonialisme. Pada tahun 1907 misi Katholik pertama didirikan di Laham. Setahun kemudian, wilayah hulu Mahakam ini terpaksa diserahkan kepada Belanda dengan kompensasi tak layak, senilai 12.990 gulden pertahun kepada Sultan Kutai Kartanegara. Sejak saat itu, perkembangan Kristen tumbuh dengan sangat pesat di wilayah pedalaman hulu sungai Mahakam. Bahkan saat ini salah satu pusat gerakannya yang berada di Sendawar–Kutai Barat dipimpin oleh seorang ‘Bruder’ yang berhubungan langsung dengan pusat kepemimpinan Katolik di Vatikan. [Hamdani, Staf Pengajar Hukum Tata Negara, FH Univ. Mulawarman]

Senarai Rujukan:

A.B., Abdurrahman. ——. Sedikit Kutipan dari Catatan Sejarah dan Adat Istiadat dari Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura di Kalimantan Timur.

Adham, D. 1980. Salasilah Kutai. Tenggarong: Pemda. Kabupaten Kutai Kalimantan Timur.

Ahyat, Ita Syamtasiyah. 2000. Politik Ekonomi Kerajaan Kutai dalam Perluasan Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda (1825-1910). Bojonggede: Akademia.

Amin, M. Asli. 1975. Pertumbuhan Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Dalam “Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai.” Tenggarong: Pemda. Kabupaten Kutai Kalimantan Timur.

ARS, H. M. Noor. 2004. Sejarah Perjuangan Raja Alam Sultan Alimuddin. Jogjakarta: Karang Press.

Hamdani. “Pancasila Dalam Timbangan Ideologi.” (Artikel Kaltim Post; Samarinda, 10-12 Agustus 2006)

—. “Sejarah Pergerakan Nasional, Mencari Akar Ideologi Bangsa”. (Makalah Smart School KAMMI Kaltim; Samarinda, 02 September 2006)

Suryanegara, Ahmad Mansur. 1998. Menemukan Sejarah, Wacana Pergerakan Islam di Indonesia. Bandung: Mizan.

Kompilasi data yang dihimpun dari Situs Resmi Departemen Dalam Negeri RI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kabupaten serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten (Kutai Kartanegara, Berau, Bulungan dan Pasir).

Sumber: http://hizbut-tahrir.or.id/2008/10/30/islam-perekat-kebinakaan-budaya-bagian-3-habis/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: