Selamat Datang di Khilafah Publications

Bagi yang baru mengenal Khilafah Islamiyah, silahkan perdalam pemahaman Anda dengan mengawali membaca artikel yang kami sediakan ini :

RUUD Khilafah Pasal 75 – Lembaga Peradilan Dalam Negara Khilafah

Islam diturunkan oleh Allah SWT dengan membawa syariah yang sempurna, yang akan mewujudkan rahmatan lil âlamîn (kedamaian dan kesejahteraan bagi alam semesta). Hanya saja, manusia—sebagai subyek dari syariah Islam ini—tetaplah seorang manusia, yang tidak lepas dari melakukan kesalahan (kezaliman, penyelewengan dan pelanggaran), baik ia sebagai penguasa maupun rakyat biasa. Lalu bagaimana negara Khilafah mengatasi perkara ini? Adakah dalam Khilafah lembaga tertentu yang bertugas untuk mengatasi masalah ini?

Telaah Kitab kali ini akan membahas Rancangan UUD (Masyrû’ Dustûr) Negara Islam, Pasal 75, yang berbunyi: “Lembaga Peradilan (al-Qadhâ’) adalah pemberitahuan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Lembaga peradilan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara masyarakat, atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak jamaah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dan aparat pemerintah; penguasa atau pegawainya; Khalifah atau lainnya.” (Hizbut Tahrir, Masyrû’ Dustûr Dawlah al-Khilâfah, hlm. 21). Read more of this post

RUUD Khilafah Pasal 74 – Departemen Perindustrian Negara Khilafah

Segara Khilafah adalah negara yang berkewajiban mengemban misi untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan metode (tharîqah) dakwah dan jihad. Dengan misi agungnya ini Khilafah harus senantiasa dalam kondisi siap siaga untuk melakukan jihad. Untuk itu, Khilafah memerlukan pabrik-pabrik yang memproduksi industri-industri berat maupun ringan yang mendukung misi tersebut selain untuk menjauhkan Khilafah dari ketergantungan yang akan melemahkan posisi Khilafah di mata negara-negara lain.

Lalu    bagaimana Khilafah mempersiapkan semuanya? Siapa yang ditugasi untuk mengurusi bidang industry ini? Seperti apa pula kebijakannya?

Telaah Kitab kali ini akan membahas Rancangan UUD (Masyrû’ Dustûr) Negara Islam: Pasal 74, yang berbunyi: “Departemen Perindustrian adalah departemen yang mengurusi seluruh urusan yang Read more of this post

RUUD Khilafah Pasal 73 – Departemen Luar Negeri Negara Khilafah

Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia dan Rasulullah saw. diutus untuk seluruh alam (QS al-Anbiya’ [21]: 107). Dengan demikian, Khilafah adalah negara yang mengemban misi untuk mewujudkan Islam rahmat[an] lil ‘âlamîn. Demi mewujudkan misi tersebut, Khilafah wajib menerapkan Islam dalam semua urusan baik di dalam maupun di luar negeri.

Jika untuk kepentingan penanganan urusan dalam negeri, Khilafah membentuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (Dâa’irah al-Amni ad-Dâkhili), maka untuk kepentingan penanganan urusan luar negeri, Khilafah juga membentuk departemen yang bertanggung jawab atas semua urusan luar negeri.

Telaah Kitab kali ini akan membahas Rancangan UUD (Masyrû’ Dustûr) Negara Islam: Pasal 73, yang berbunyi: “Departemen Luar Negeri menangani seluruh urusan luar negeri yang berkaitan dengan hubungan negara Khilafah dengan negara-negara asing baik dalam aspek politik, ekonomi, perindustrian, pertanian, perdagangan, pertelekomunikasian pos, telekomunikasi dengan kabel maupun nirkabel, dan sebagainya.” (Hizbut Tahrir, Masyrû’ Dustûr Dawlah al-Khilâfah, hlm. 20). Read more of this post

RUUD Khilafah Pasal 72 – Ancaman Dalam Negeri dan Penanganannya

Ancaman dan gangguan keamanan akan selalu ada dalam kehidupan ini, termasuk dalam kehidupan bernegara. Untuk itu negara membentuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (Da’irah al-Amni ad-Dakhili). Departemen ini bertanggung jawab atas pengendalian keamanan dalam negeri, juga menangani semua bentuk ancaman dan gangguan keamanan.

Telaah Kitab kali ini akan membahas Rancangan UUD (Masyru’ Dustur) Negara Islam: Pasal 72, yang berbunyi: “Ancaman utama terhadap keamanan dalam negeri yang penyelesaiannya ditangani oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri adalah: murtad, bughat, hirabah, penyerangan terhadap harta masyarakat, pelanggaran terhadap jiwa dan kehormatan, interaksi dengan orang-orang yang dicurigai yaitu orang-orang yang menjadi mata-mata untuk orang kafir harbi.” (Hizbut Tahrir, Masyru’ Dustur Dawlah al-Khilafah, hlm. 20). Read more of this post

RUUD Khilafah Pasal 70, 71 – Keamanan Dalam Negeri dan Kepolisian Dalam Sistem Khilafah

Keamanan dan stabilitas dalam negeri suatu negara memainkan peran yang sangat penting. Perekonomian yang menjadi urat nadi kehidupan rakyat tidak akan berjalan dengan baik jika keamanan dan stabilitas dalam negeri kacau dan terganggu. Jihad yang menjadi kewajiban negera dalam mengemban dakwah ke seluruh dunia juga tidak mungkin dilakukan dengan sempurna jika keamanan dan stabilitas dalam negeri belum terkendalikan. Bagaimana mungkin para prajurit akan berjihad secara maksimal jika pikirannya terus dihantui oleh keadaan keluargannya yang tengah terancam kaamanannya.

Untuk itu, diperlukan sebuah departemen dan organ fungsionalnya yang secara khusus menangani keamanan dan stabilitas dalam negeri. Departemen apakah itu dan apa organ fungsionalnya? Telaah Kitab kali ini akan membahas Rancangan UUD (Masyrû’ Dustûr) Negara Islam Pasal 70, yang Read more of this post

RUUD Khilafah Pasal 66, 67, 68, 69 – Penempatan dan Perlengkapan Militer

Militer Islam tidak hanya mengemban misi untuk berjihad menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, namun juga menjaga dan melindungai negara dari serangan musuh yang mungkin terjadi secara tiba-tiba. Untuk itu mereka ditempatkan di bebagai daerah dan di sejumlah perbatasan. Mereka juga dilengkapi dengan berbagai sarana, baik software maupun hardware, guna menunjang pelaksanaan tugasnya agar terlaksana dengan sempurna.

Bagaimana mekanisme penempatannya? Apa saja perlengkapan yang diperlukannya? Telaah Kitab kali ini akan membahas Rancangan UUD (Masyrû’ Dustûr) Negara Islam. Pertama: Pasal 66, yang berbunyi: “Militer semuanya merupakan satu kesatuan yang ditempatkan di sejumlah kamp militer khusus. Namun, kamp-kamp militer itu harus ditempatkan di berbagai wilayah; sebagian lainnya ditempatkan di tempat-tempat strategis; sebagian lagi ditempatkan di kamp-kamp mobilitas untuk dijadikan sebagai pasukan siap tempur. Kamp-kamp ini diatur dalam beberapa resimen, yang setiap resimen diberi nomor, lalu disebut dengan resimen pertama, resimen ketiga dan semisalnya; atau dinamakan sesuai nama daerah atau distrik.” Read more of this post

RUUD Khilafah Pasal 64 – Militer Harus Memiliki Al-Liwâ’ dan Ar-Râyah

Militer dalam negara Khilafah Islam harus memiliki al-liwâ’ dan ar-râyah sebagai bendera yang menunjukkan identitasnya, baik dalam suasana perang maupun damai. Apa al-liwâ’ dan ar-râyah itu? Seperti apa penggunaannya? Bagaimana mekanisme penyerahannya?

Telaah Kitab kali ini akan membahas Rancangan UUD (Masyrû’ ad-Dustûr) Negara Islam pasal 64, yang berbunyi: “Militer memiliki al-liwâ’ dan ar-râyah. Khalifah yang menyerahkan al-liwâ’ kepada panglima militer. Adapun ar-râyah diserahkan oleh para panglima militer.” (Hizbut Tahrir, Masyrû’ Dustûr Dawlah al-Khilâfah, hlm. 19).

Pengertian al-Liwâ’ dan ar-Râyah

Secara bahasa, masing-masing dari al-liwâ’ dan ar-râyah digunakan untuk kata al-‘alam, yang artinya bendera. Di dalam Al-Qâmûs al-Muhîth, pada materi (mâddah) “rayaya” dinyatakan bahwa râyah adalah al-‘alam (bendera). Bentuk jamak (plural) dari râyah adalah râyât (Al-Fairuzabadi, Al-Qâmûs al-Muhîth, hlm. 689). Read more of this post